DPRD Tubaba Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017, Jum'at (25/11/2016) di gedung DPRD setempat. Rapat Paripurna dipimpin langsung  oleh Ketua DPRD Busroni, S.H, dihadiri oleh Penjabat Bupati yang diwakili oleh asisten III Perana Putra, S.H, M.H, Wakil Ketua DPRD Yantoni, para anggota DPRD, ,Unsur Forkopimda, Pejabat Esselon II dan III, Para Camat, Lurah, dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Busroni, S.H, mengatakan, bahwa setelah dilakukan pembahasan antara DPRD dan pihak eksekutif, maka disepakati 14 Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada tahun 2017, yaitu: 1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016; 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 - 2022;    4. Raperda tentang Standar Pelayanan Publik; 5.Raperda tentang Mekanisme Konsultasi Publik; 6. Raperda tentang Pembentukan Tiyuh di Wilayah Tulang Bawang Barat; 7. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya, 8. Raperda tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat; 9. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 10. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 11. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 14. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB, HIV dan AIDS; 14. Raperda tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh dan Kelurahan.

"Dari 14. Rancangan Peraturan Daerah tersebut, 4 di antaranya merupakan usul inisiatif DPRD, yaitu: 1. Raperda tentang Standar Pelayanan Publik; 2. Raperda  tentang Mekanisme Konsultasi Publik; 3. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB, HIV dan AIDS; dan 4. Raperda tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh dan Kelurahan," pungkas ;pamungkas Busroni..

Sementara itu, Penjabat Bupati Drs. Adeham, M.Pd, dalam sambutannya yang dibacakan oleh asisten III Perana Putra, S.H., M.H, mengatakan bahwa pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat bersama-sama dengan DPRD kabupaten Tulang Bawang Barat telah mencapai kesepahaman atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017, yaitu terdiri atas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan  oleh jajaran eksekutif, dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif jajaran Legislatif.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tulang Bawang Barat Githo, S.Pd.I., M.M, menjelaskan bahwa semua Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada Tahun 2017 nanti. Daftar usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah itu, baik usulan dari jajaran eksekutif dan usulan dari inisiatif DPRD Tulang Bawang Barat telah disusun berdasarkan kebutuhan daerah dengan memperhatikan skala prioritas.

Perana juga berharap agar kiranya jajaran eksekutif dan legislatif nantinya menindaklanjuti sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

"Seluruh Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 tentunya merupakan prioritas kebutuhan sebagai payung hukum pemerintahan dan pembangunan di daerah ini," kata Perana.

"Semua nota kesepahaman Rancangan Peraturan Daerah itu, nanti akan diakomodasi dan direncanakan pembahasannya sesuai dengan jadwal kerja DPRD Tahun Anggaran 2017 nanti. Tentunya sesuai dengan urutan prioritas akan dibahas oleh DPRD untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah," pungkas kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.