Dorong Kemajuan Lembaga Keuangan Syariah, DPW PKS Lampung Gelar FGD

Bandar Lampung — (3/4/2016) Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek LH) DPW PKS Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Potensi dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah di Lampung sekaligus menyosialisasikan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Horison, Bandar Lampung, Minggu, 3 April 2016.

Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim mengatakan lembaga keuangan syariah dianggap sebagai salah satu program strategis yang dapat memasyarakatkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Untuk itu, industri lembaga keuangan syariah harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak agar perkembangannya lebih optimal.

“Melihat jumlah penduduk Indonesia termasuk Lampung yang sebagian besar beragama Islam, seharusnya perbankkan syariah dapat berkembang lebih pesat,” ujar Mufti dalam sambutannya.

Menurut Mufti, satu hal yang menarik dalam sistem perekonomian syariah adalah selain bertujuan memperoleh keuntungan dan mengumpulkan kapital, ekonomi syariah juga menekankan pada perolehan keberkahan.

“Hasilnya berkah, cara memperolehnya juga berkah,” ujarnya.

Mufti berharap kegiatan FGD yang digelar dapat menghasilkan rekomendasi terkait pengembangan lembaga keuangan syariah hingga ke tingkat nasional.

“Disini kita hadirkan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Junaidi Auly. Kita harap beliau dapat menyampaikan rekomendasi tersebut ke pusat,” tutup Mufti.

Sementara itu, Ahmad Junaidi Auly berharap mendapat banyak masukan terkait regulasi di bidang perbankkan syariah yang menjadi salah satu fokus Komisi XI DPR RI.

“Jika undang-undangnya perlu direvisi, kita akan mendorong upaya revisi. Saya siap mengawal dan memperjuangkannya,” tegas Junaidi.

FGD dihadiri pula oleh Kepala Kantor OJK Lampung Untung Nugroho, Perwakilan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Lampung Heri Suhendro, Ketua Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Lampung Yuke Derli dan direktur Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) se-Lampung. (*)